Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika konsisten mewujudkan atmosfer digital yang produktif. Caranya dengan menyebar informasi positif dan mempublikasikan kontra narasi atas informasi hoaks.
Pemerintah juga membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi antar institusi sesuai dengan Inpres No.9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di mana Kominfo mempunyai tugas mengkoordinasikan narasi tunggal yang disebarkan ke masyarakat.
Oleh karena itu diharapkan insan-insan humas pemerintah mampu beradaptasi dengan cepat dan terbuka dengan segala umpan balik serta peka terhadap peluang kolaborasi, karena humas pemerintah tidaklah dapat bekerja sendiri.
Disadari atau tidak, kehumasan pemerintah nyatanya ikut terimbas di tengah gempuran perkembangan teknologi yang pesat. Untuk itu, cara pemerintah menyikapi menentukan apakah komunikasi publik pemerintah cukup luwes dan lincah memadai teknologi sebagai alat bantu, atau justru menjadi senjata yang mengancam bahkan menggantikan manusia.
Sebagai salah satu teknologi baru di bidang informatika, Blockchain mampu memberikan alternatif baru dalam upaya memperoleh dan berbagi informasi. Kata kuncinya adalah alternatif. Teknologi itu sebagai alternatif dan manusia yang memilih apakah ingin sepenuhnya menggunakan alternatif teknologi tersebut atau menjadikan tekologi sebagai alat bantu semata.
Teknologi alternatif lainnya, adalah Chat GPT. Sebagai teknologi, Chat GPT masih kontroversial untuk menjadi contoh teknologi alternatif karena memiliki potensi yang dapat membantu dan merugikan manusia. Menggunakan Chat GPT sepenuhnya dalam hal menulis karya ilmiah, menulis berita, atau menulis press release (bila seorang humas), atau seorang ilmuan akan memilih rujukan referensi ataupun literatur atau sepenuhnya merujuk pada Chat GPT.
Begitu juga dengan media, apakah media dalam menulis berita ini dituntun oleh algoritma sehingga menghasilkan berita umpan klik atau klik back atau dalam menulis berita wartawan atau media dituntun oleh kebijakan editorial.
Sejatinya, teknologi senantiasa berwajah ganda, di satu sisi dia membantu manusia tetapi di sisi lain terkadang teknologi justru merepotkan manusia. Yang harus ditekankan adalah, bahwa teknologi digunakan sebagai alternatif bukan sebagai ketergantungan diri kepada teknologi.
Media sosial misalnya, membantu kita berkomunikasi mengatasi ruang dan waktu tetapi merepotkan kita dengan hoax dan disinformasi. Oleh karena itu sangat penting kita menggunakan teknologi ini secara terukur menjadikan dia sebagai alternatif bukan menggantungkan diri kita kepada si teknologi ini.
Kemunculan Artificial Intelligence (AI) sebagai kecerdasan buatan bahkan membuat para penciptanya sendiri khawatir dengan akan terjadinya dehumanisasi akibat teknologi ini.
Produsen teknologi sekelas Elon Musk mengatakan, bahwa Artificial Intellegence bisa membunuh peradaban manusia, begitu juga para ilmuwan ataupun teknologi lainnya.
Bahkan ada seorang ilmuwan yang mengatakan, bahwa manusia pada awalnya menciptakan teknologi namun pada akhirnya teknologi tersebut yang mengatur manusia. Oleh karena itu, bilamana pemerintah menggunakan teknologi Blockchain ini oleh humas pemerintah maka hal tersebut dalam konteks membantu, bukan kemudian dalam konteks menggantikan.
Untuk itu, agar pengembangan dan perkembangan teknologi tetap berpusat pada manusia, Indonesia sudah memiliki Strategi Nasional (Stranas) dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Strategi Nasional yang dimiliki sangat komprehensif meliputi pengembangan tetapi juga ada kebijakan termasuk pengembangan etika serta regulasi.
(Insight from: Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo RI)
