Media publik pemerintah diharapkan dapat menunjukkan aktualisasinya untuk mensukseskan Pemilu Damai 2024. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, Prof. Widodo Muktiyo usai acara Focus Group Disscussion (FGD) yang digelar di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Kamis (26/10).
Ia menerangkan, Kominfo akan menyoroti secara utuh, bagaimana mereka memainkan peran masing-masing dan berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain supaya tidak hanya sekadar “send” informasi saja, melainkan “deliver” informasi ke masyarakat/publik, khususnya milenial supaya tidak salah mencari informasi yang trust-nya diandalkan.
“Jadi proses kreatif dan inovatif dari media publik pemerintah dapat lebih tertantang. Itu tadi yang kita sorot, kita kritisi dari berbagai sisi,” ujar Widodo.
Lebih lanjut Widodo mengatakan, gelaran FGD ini merupakan rangkaian, di mana kali ini baru menyoroti bidang media publik pemerintah sebagai awal. Selanjutnya akan digelar FGD lain yang akan menyoroti permasalahan lain. “Misalnya menyoroti praktik dari KPU, Bawaslu dan unsur terkait lainnya agar bisa sama-sama memahamkan Pemilu 2024 kepada publik,” imbuhnya.
Dalam acara yang langsung dimoderatori Widodo Muktiyo ini, tiga pimpinan media pemerintah, yakni Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, Direktur Utama RRI I Hendrasmo dan Redaktur Pelaksana LKBN Antara Teguh Priyanto hadir menjadi narasumber.
Sementara dalam keynote speech-nya, Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong mengingatkan bahwa Pemilu Damai telah disepakati sebagai slogan utama bagi media publik pemerintah, di mana media pemerintah harus berpihak pemerintah bukan berpihak kepada individu-individu yang ada dalam pemerintah.
“Media pemerintah harus netral dan independen, di mana dalam pemberitaan terkait Pemilu 2024 harus mampu mengajak masyarakat untuk memilih dan mengkampanyekan anti politik uang,” tegas Usman.
