Dalam beberapa tahun terakhir, peran humas pemerintah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari evaluasi yang dilakukan, terlihat bahwa kompetensi yang dimiliki oleh para praktisi GPR ini sudah semakin mendekati ekspektasi industri. Kompetensi ini tidak kalah dengan yang dimiliki oleh humas di sektor swasta. Namun, masih ada perbedaan level kompetensi antar kementerian atau lembaga (KL) karena adanya perbedaan dalam alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
Perbedaan ini menciptakan kesenjangan kompetensi di antara humas pemerintah dari berbagai KL. Ada kementerian yang secara rutin memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi, sehingga SDM-nya lebih maju. Sebaliknya, ada juga yang karena keterbatasan anggaran, pelatihannya tidak bisa dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan standar kompetensi yang merata di seluruh KL. Dengan adanya standar yang sama, humas pemerintah di level muda maupun pertama akan memiliki kompetensi yang setara dan mampu bersaing baik di sektor publik maupun swasta.
Untuk mencapai standar kompetensi nasional yang merata, peran Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menjadi sangat vital. Kominfo perlu meningkatkan intensitas pelatihan dan ujian kompetensi yang sudah rutin dilakukan. Jumlah humas pemerintah yang terus bertambah setiap tahunnya memerlukan penyediaan trainer dan tim penguji yang cukup. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap humas pemerintah mendapatkan kesempatan yang sama dalam peningkatan kompetensi mereka.
Dalam hal penanganan krisis, humas di sektor pemerintah menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan humas di sektor swasta. Fleksibilitas birokrasi di sektor swasta memungkinkan penanganan krisis yang lebih cepat dan efisien. Sebaliknya, di sektor pemerintah, penanganan krisis seringkali terhambat oleh birokrasi yang kaku. Dibutuhkan komando yang jelas dan otoritas yang tinggi untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan krisis.
Contoh penanganan krisis yang baik adalah saat pandemi COVID-19, di mana ditunjuk satu orang yang bertanggung jawab dan diberikan wewenang penuh untuk mengatur informasi kepada publik. Penanganan krisis yang cepat dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak membuat informasi yang disampaikan menjadi lebih efektif dan mengurangi kebingungan di masyarakat.
Selain itu, isu-isu publik yang mengancam reputasi negara perlu dikoordinasikan dengan baik. Misalnya, isu kebocoran data yang seharusnya ditangani oleh Kominfo sebagai juru bicara utama. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik konsisten dan tidak simpang siur. Koordinasi yang baik antar lembaga dan kementerian sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
Pentingnya kompetisi dalam peningkatan standar prahum juga terlihat dari adanya berbagai penghargaan dan kompetisi yang diadakan. Kompetisi seperti Kompetisi Humas Pemerintah (KIP) dan kompetisi lainnya telah memotivasi humas pemerintah untuk terus meningkatkan standar mereka. Kompetisi-kompetisi ini juga membantu dalam mengidentifikasi praktek-praktek terbaik yang bisa diadopsi oleh humas pemerintah lainnya.
Peran humas pemerintah juga mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada protokoler, kini humas pemerintah diharapkan memiliki peran yang lebih strategis. Kompetensi seperti public speaking, penulisan rilis, dan manajemen isu krisis menjadi sangat penting. Pandemi telah mengajarkan humas pemerintah untuk lebih strategis dan siap menghadapi berbagai tantangan komunikasi.
Contoh kementerian yang berhasil meningkatkan kompetensi humas pemerintah mereka adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan. Kedua kementerian ini menunjukkan bagaimana dukungan dari pimpinan yang memahami pentingnya komunikasi publik dapat mendorong peningkatan kompetensi humas pemerintah. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi humas pemerintah untuk belajar dan mengembangkan diri.
Selain itu, pemerintah daerah seperti Kabupaten Bandung juga menunjukkan perkembangan yang positif. Mereka mampu menciptakan konten yang menarik dan edukatif dengan pendekatan yang kreatif. Penggunaan tim-tim muda yang familiar dengan teknologi digital juga membantu dalam menciptakan narasi yang lebih segar dan menarik bagi masyarakat.
Kolaborasi antara humas pemerintah, korporasi, dan konsultan juga menjadi tantangan tersendiri. Seringkali, masing-masing pihak sibuk dengan tugas dan target mereka sendiri, padahal ada banyak isu yang bisa dikolaborasikan. Misalnya, kampanye lingkungan yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan korporasi. Kolaborasi ini bisa menciptakan dampak yang lebih besar dan efisien.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan wadah atau lembaga yang dapat memfasilitasi kolaborasi tersebut. Misalnya, ide mengenai dewan kehumasan atau dewan media sosial yang bisa menjadi payung besar untuk mengorkestrasi kolaborasi antara berbagai pihak. Asosiasi seperti Iprahumas dan Perhumas juga bisa berperan dalam mempromosikan kolaborasi ini.
Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan dan peluang bagi humas pemerintah. AI dapat membantu dalam efisiensi kerja, seperti pembuatan konten dan manajemen media sosial. Namun, humas pemerintah perlu terus belajar dan meng-upgrade skill mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Kemampuan dalam menggunakan AI untuk kebutuhan komunikasi akan menjadi keunggulan kompetitif di masa depan.
Dalam menghadapi era digital yang disruptif, humas pemerintah harus tetap update dengan perkembangan teknologi. Era informasi ini menempatkan prahum di garis depan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Kompetensi yang terus diperbarui dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi akan memastikan bahwa humas pemerintah tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan komunikasi di masa depan.
Dengan demikian, diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, standar kompetensi humas pemerintah di Indonesia bisa merata dan tidak ada lagi dikotomi antara humas pemerintah dan humas swasta. Kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak juga akan menciptakan orkestrasi komunikasi yang lebih efektif dan berdampak besar bagi masyarakat.
(Insight from: Jojo S. Nugroho, Founder & Managing Director IMOGEN PR)
