GPR Institute, institusi untuk profesi kehumasan di ranah pemerintahan (Government Public Relations) akan menggelar Top GPR Award & GPR Conference dan pada Agustus mendatang.
Founder GPR Institute, Arief Munajad, S.E., M.M. mengatakan, acara yang rencananya digelar pada 31 Agustus 2022 ini merupakan apresiasi dan pengakuan masyarakat kepada institusi pemerintah yang telah berhasil menjalankan kegiatan kehumasannya dalam membangun awareness dan kepercayaan publik.
“Kegiatan Top GPR Award & GPR Conference 2022 ini tentunya dapat menjadi ajang munculnya semangat dan motivasi para insan GPR untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan kompetensi untuk kualitas terbaik praktik GPR di Indonesia,” harap Arief yang juga menjabat Direktur GPR Institute ini.
Acara ini mengambil tema “Optimalisasi Digital GPR Menuju Era Metaverse”. Agenda acara ini akan dilangsungkan secara online dengan menghadirkan pakar-pakar di bidang komunikasi hubungan masyarakat dan bidang teknologi informatika digital baik dari kalangan pemerintah maupun swasta pada sesi webinar nasional.
Co-Founder GPR Institute, Prof. Widodo Muktiyo mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk mengasah kemampuan para pranata humas pemerintah melalui program yang berkelanjutan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi komunikasi digital yang kemajuannya melompat jauh ke depan.
Widodo mengatakan, gelaran Top GPR Award & GPR Conference 2022 menjadi ajang yang sangat positif untuk insan-insan public relations untuk bisa mengikuti mengadopsi dan memanfaatkan perubahan teknologi komunikasi digital yang sangat cepat.
“Kita harus membangun jobs landscape ke depan agar apa yang kita kerjakan betul-betul memberikan efek, efisiensi dan produktivitas kerja kita terutama kerja kehumasan yang sering disebut dengan untouchable but measurable,” ungkap Widodo.
Ia melanjutkan, meski masih terlihat berjalan lambat, tren yang terjadi sekarang bahwa public relations (PR) tidak lagi hanya e-PR tetapi sudah mulai beralih ke Metaverse PR. “Tidak lama lagi, satu hingga dua tahun ke depan Metaverse PR bukan lagi mimpi dengan adanya teknologi 5.0 yang memungkinkan terjadi lompatan teknologi secara tiba-tiba,” ujar Staf Ahli Menteri Komindo Bidang Komunikasi dan Media Massa ini.
“Intinya, insan-insan GPR memiliki challenge yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan PR perusahaan. Insan-insan GPR harus jangan sampai tertinggal dan mempersiapkan diri untuk menyambut next public relations, yakni Metaverse public relations,” katanya.
Sementara Tri Raharjo, S.E., M.M. yang juga menjabat Co-Founder GPR Institute mengatakan, penghargaan Top GPR Award 2022 diberikan kepada humas Instansi Pemerintah di Indonesia yang telah berhasil lolos penilaian serta memenuhi kriteria penilaian akhir, di mana instansi pemerintahan memiliki dominasi pemberitaan positif dalam 5 halaman mesin pencari pertama dengan angka dominasi minimal 80 persen pemberitaan positif serta meraih Total Final Skor minimal 70 poin atau lebih.
Ia memaparkan, penilaian Top GPR Award 2022 telah dilakukan sejak Maret – Mei 2022. Pengumpulan data ini murni dilakukan melalui engine pihak ketiga yang bersifat independent dan credible mengacu kepada tiga parameter digital, yaitu Digital Awareness Aspect dengan bobot 20 persen, Digital Media & Website Aspect dengan bobot 50 persen dan Social Media Aspect dengan bobot 30 persen.
Dari hasil penilaian ini, terjaringlah 205 instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk meraih penghargaan Top GPR Award 2022. Disusun berdasarkan kelompok kategori dan alfabetikal, mereka adalah:
- Badan Kepegawaian Negara
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Badan Pusat Statistik
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Kepolisian Republik Indonesia
- Tentara Nasional Indonesia
- Bank Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Otoritas Jasa Keuangan
- Kementerian Agama
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial
- Pemerintah Kabupaten Asahan
- Pemerintah Kabupaten Badung
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- Pemerintah Kabupaten Banggai
- Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- Pemerintah Kabupaten Banjar
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- Pemerintah Kabupaten Bantul
- Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Pemerintah Kabupaten Batang
- Pemerintah Kabupaten Batubara
- Pemerintah Kabupaten Bekasi
- Pemerintah Kabupaten Belitung
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- Pemerintah Kabupaten Bintan
- Pemerintah Kabupaten Blitar
- Pemerintah Kabupaten Blora
- Pemerintah Kabupaten Bogor
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- Pemerintah Kabupaten Boyolali
- Pemerintah Kabupaten Brebes
- Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- Pemerintah Kabupaten Ciamis
- Pemerintah Kabupaten Cianjur
- Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Pemerintah Kabupaten Cirebon
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- Pemerintah Kabupaten Garut
- Pemerintah Kabupaten Gianyar
- Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- Pemerintah Kabupaten Gresik
- Pemerintah Kabupaten Grobogan
- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
- Pemerintah Kabupaten Indramayu
- Pemerintah Kabupaten Jember
- Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Pemerintah Kabupaten Jepara
- Pemerintah Kabupaten Jombang
- Pemerintah Kabupaten Kampar
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- Pemerintah Kabupaten Karawang
- Pemerintah Kabupaten Karo
- Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Pemerintah Kabupaten Kediri
- Pemerintah Kabupaten Kendal
- Pemerintah Kabupaten Klaten
- Pemerintah Kabupaten Kudus
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- Pemerintah Kabupaten Lebak
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
- Pemerintah Kabupaten Lumajang
- Pemerintah Kabupaten Madiun
- Pemerintah Kabupaten Magelang
- Pemerintah Kabupaten Magetan
- Pemerintah Kabupaten Malang
- Pemerintah Kabupaten Malinau
- Pemerintah Kabupaten Manggarai
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- Pemerintah Kabupaten Natuna
- Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
- Pemerintah Kabupaten Pacitan
- Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- Pemerintah Kabupaten Paser
- Pemerintah Kabupaten Pati
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- Pemerintah Kabupaten Purworejo
- Pemerintah Kabupaten Sampang
- Pemerintah Kabupaten Semarang
- Pemerintah Kabupaten Siak
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- Pemerintah Kabupaten Sinjai
- Pemerintah Kabupaten Situbondo
- Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Subang
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- Pemerintah Kabupaten Sumenep
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
- Pemerintah Kabupaten Tangerang
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
- Pemerintah Kabupaten Tegal
- Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
- Pemerintah Kota Balikpapan
- Pemerintah Kota Banda Aceh
- Pemerintah Kota Bandar Lampung
- Pemerintah Kota Bandung Barat
- Pemerintah Kota Banjarbaru
- Pemerintah Kota Banjarmasin
- Pemerintah Kota Batam
- Pemerintah Kota Batu
- Pemerintah Kota Bekasi
- Pemerintah Kota Bengkulu
- Pemerintah Kota Blitar
- Pemerintah Kota Bogor
- Pemerintah Kota Cimahi
- Pemerintah Kota Cirebon
- Pemerintah Kota Denpasar
- Pemerintah Kota Depok
- Pemerintah Kota Gorontalo
- Pemerintah Kota Jambi
- Pemerintah Kota Kediri
- Pemerintah Kota Kupang
- Pemerintah Kota Madiun
- Pemerintah Kota Makassar
- Pemerintah Kota Malang
- Pemerintah Kota Manado
- Pemerintah Kota Medan
- Pemerintah Kota Metro
- Pemerintah Kota Mojokerto
- Pemerintah Kota Padang
- Pemerintah Kota Palembang
- Pemerintah Kota Palu
- Pemerintah Kota Pekalongan
- Pemerintah Kota Pekanbaru
- Pemerintah Kota Pontianak
- Pemerintah Kota Probolinggo
- Pemerintah Kota Salatiga
- Pemerintah Kota Samarinda
- Pemerintah Kota Semarang
- Pemerintah Kota Sukabumi
- Pemerintah Kota Surabaya
- Pemerintah Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- Pemerintah Kota Tasikmalaya
- Pemerintah Kota Yogyakarta
- Pemerintah Provinsi Aceh
- Pemerintah Provinsi Bali
- Pemerintah Provinsi Bengkulu
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- Pemerintah Provinsi Lampung
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Pemerintah Provinsi Papua
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
